Dalam konteks globalisasi ekonomi, perpajakan internasional telah menjadi salah satu isu paling kompleks yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Fenomena seperti treaty shopping dan penghindaran pajak berganda tidak hanya mencerminkan kecanggihan strategi perusahaan multinasional, tetapi juga mengungkap dinamika kekuasaan dalam sistem hukum pajak global. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi lebih besar sering kali menjadi pendorong utama dalam pembentukan perjanjian pajak bilateral (tax treaties), yang sering kali menguntungkan pihak mereka sambil menyulitkan negara-negara berkembang untuk melindungi basis pajaknya.
Praktik treaty shopping CVTOGEL memungkinkan entitas korporat untuk memanfaatkan celah dalam perjanjian pajak guna meminimalkan kewajiban pajaknya, sementara penghindaran pajak berganda sering kali dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan interpretasi hukum antar negara. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara berkembang, tetapi juga memperdalam ketimpangan ekonomi global.
Metode AWD (Analisis Wacana Diskursif) dan AWK (Analisis Wacana Kritis), yang terinspirasi oleh pemikiran Paul-Michel Foucault, menawarkan pendekatan analitis yang unik untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Foucault, melalui studi tentang kekuasaan dan wacana, menunjukkan bahwa hukum, kebijakan, dan norma sosial tidak netral, tetapi dibentuk oleh hubungan kekuasaan yang kompleks. Dengan menggunakan metode AWD dan AWK, kita dapat menggali bagaimana struktur wacana pajak internasional terbentuk, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana kekuasaan memainkan peran dalam melanggengkan ketimpangan tersebut.
Pendekatan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi akar masalah dalam sistem perpajakan global, tetapi juga membuka jalan bagi reformasi yang lebih adil, di mana semua negara memiliki peluang yang setara untuk melindungi pendapatan pajaknya. Artikel ini akan membahas bagaimana metode AWD dan AWK dapat diterapkan untuk menganalisis treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, serta implikasi praktisnya bagi kebijakan perpajakan internasional.
Pengantar Filosofis tentang Paul-Michel Foucault
Paul-Michel Foucault (15 Oktober 1926 — 25 Juni 1984) adalah salah satu filsuf paling berpengaruh di abad ke-20. Karyanya menjembatani disiplin filsafat, sejarah, sosiologi, dan ilmu politik, dengan fokus pada analisis kekuasaan, pengetahuan, dan wacana (discourse). Foucault memperkenalkan pendekatan baru untuk memahami bagaimana struktur sosial, politik, dan ekonomi dibangun melalui hubungan kekuasaan yang tersembunyi dalam bahasa, institusi, dan praktik sehari-hari.
1. Wacana (Discourse)
Foucault mendefinisikan wacana sebagai cara tertentu berbicara, berpikir, atau memahami sesuatu yang secara aktif membentuk realitas sosial. Bagi Foucault, wacana tidak netral; ia mencerminkan kekuasaan dan menciptakan norma yang mengatur bagaimana individu dan masyarakat bertindak.
Contoh: Dalam dunia medis, wacana tentang kesehatan dan penyakit menentukan bagaimana pasien diperlakukan, bukan hanya berdasarkan fakta biologis tetapi juga melalui kerangka sosial yang terbentuk oleh kekuasaan institusional.
2. Kekuasaan dan Pengetahuan
Foucault menghubungkan kekuasaan dan pengetahuan sebagai sesuatu yang saling membentuk. Kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan pengetahuan yang kemudian digunakan untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri.
Contoh: Sistem pendidikan menghasilkan pengetahuan yang melahirkan norma-norma sosial, seperti apa yang dianggap “benar” atau “salah,” “normal” atau “abnormal.”
3. Arkeologi Pengetahuan
Dalam pendekatan arkeologi, Foucault menggali teks dan dokumen untuk memahami struktur wacana pada periode tertentu. Ia tidak mencari asal usul ide, tetapi pola-pola yang mendasari cara berpikir dan berbicara pada waktu tertentu.
Karya Terkait: The Archaeology of Knowledge (1969).
4. Genealogi Kekuasaan
Genealogi adalah metode untuk mengungkap asal-usul historis dari sistem dan praktik sosial yang kita anggap biasa atau alami. Foucault menggunakan pendekatan ini untuk menunjukkan bahwa institusi seperti rumah sakit, penjara, dan sekolah adalah produk dari hubungan kekuasaan yang spesifik.
Karya Terkait: Discipline and Punish (1975).
5. Panopticon: Simbol Pengawasan Modern
Foucault mengadaptasi konsep Panopticon dari Jeremy Bentham untuk menggambarkan bagaimana pengawasan modern bekerja. Dalam Panopticon, individu diawasi secara konstan oleh sistem kekuasaan yang tidak terlihat, sehingga mereka secara otomatis mematuhi norma yang ditetapkan.
Contoh Modern: Kamera pengawas di ruang publik atau pelacakan data oleh perusahaan teknologi.
Definisi dan Konteks Treaty Shopping serta Penghindaran Pajak Berganda
Definisi Treaty Shopping
Treaty shopping adalah praktik di mana entitas atau individu secara strategis memilih untuk menggunakan negara perantara (conduit jurisdiction) yang memiliki perjanjian pajak internasional menguntungkan, meskipun mereka tidak memiliki aktivitas ekonomi yang substansial di negara tersebut. Tujuan utamanya adalah menghindari atau mengurangi beban pajak secara signifikan.
– Contoh: Sebuah perusahaan berbasis di Amerika Serikat dapat mendirikan anak perusahaan di Belanda (negara dengan jaringan tax treaty luas dan tarif pajak rendah) untuk mengalihkan pendapatan dari negara lain. Hal ini mengurangi kewajiban pajak di AS atau negara tempat pendapatan dihasilkan.
– Negara-negara seperti Singapura, Mauritius, dan Belanda sering disebut sebagai lokasi favorit untuk treaty shopping karena perjanjian pajak mereka yang fleksibel.
Definisi Penghindaran Pajak Berganda (Double Tax Avoidance)
Penghindaran pajak berganda adalah praktik yang bertujuan untuk mencegah pendapatan dikenai pajak di dua yurisdiksi berbeda. Hal ini sering melibatkan eksploitasi celah atau inkonsistensi dalam perjanjian pajak internasional.
– Contoh: Jika sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan di negara A, tetapi terdaftar di negara B, ia dapat mengklaim bahwa pendapatan tersebut sudah dikenai pajak di salah satu negara, sehingga menghindari pajak tambahan di negara lainnya.
– Sering kali, penghindaran pajak berganda dilakukan melalui penggunaan struktur perusahaan yang rumit, seperti anak perusahaan lintas batas yang terhubung oleh perjanjian pajak bilateral.
Konteks Internasional
– Penggunaan Perjanjian Pajak Internasional (Tax Treaties): Perjanjian pajak dirancang untuk menghindari pengenaan pajak ganda pada pendapatan lintas negara dan untuk mempromosikan investasi asing. Namun, celah hukum dalam perjanjian ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak secara tidak etis.
– Ketimpangan Kekuasaan: Negara-negara maju sering kali menjadi arsitek utama dalam pembentukan perjanjian pajak, yang cenderung menguntungkan perusahaan besar dari negara mereka. Sebaliknya, negara-negara berkembang sering kali kehilangan potensi pendapatan pajak karena struktur perjanjian yang tidak adil.
Implikasi Praktik Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda
– Kerugian Finansial untuk Negara Berkembang: Praktik ini merampas pendapatan pajak yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk membiayai pembangunan.
– Ketidakadilan Ekonomi Global: Perusahaan kecil dan menengah tidak memiliki akses yang sama untuk memanfaatkan treaty shopping, sehingga menciptakan ketimpangan.
– Kedaulatan Pajak yang Erosi: Negara berkembang kehilangan kemampuan untuk menentukan kebijakan fiskalnya sendiri karena ketergantungan pada investasi asing.
Metode AWD dan AWK oleh Paul-Michel Foucault: Penjelasan Lengkap dan Mendalam
Paul-Michel Foucault adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam bidang filsafat, sosiologi, dan ilmu sosial. Foucault dikenal dengan kontribusinya yang luas dalam mengkritik struktur kekuasaan, pengetahuan, dan cara-cara di mana wacana atau diskursus membentuk realitas sosial kita. Di antara berbagai teori dan metode yang dikembangkannya, dua pendekatan utama yang sangat relevan dalam analisis sosial adalah Arkeologi dan Genealogi, yang sering diterjemahkan dalam analisis wacana sebagai AWD (Analisis Wacana Diskursif) dan AWK (Analisis Wacana Kritis). Kedua metode ini menawarkan cara-cara baru untuk memahami bagaimana pengetahuan dibentuk, bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat, dan bagaimana keduanya saling berkaitan.
1. Metode Arkeologi (AWD)
Metode Arkeologi pertama kali diperkenalkan oleh Foucault dalam karyanya The Archaeology of Knowledge (1969), di mana ia berusaha untuk memahami bagaimana pengetahuan dan sistem pemikiran berkembang melalui sejarah. Foucault menggunakan istilah “arkeologi” untuk menggambarkan upaya untuk menggali lapisan-lapisan wacana atau pengetahuan yang ada, dengan fokus pada bagaimana sistem pemikiran muncul dan berfungsi, bukan mencari asal-usul ide-ide atau individu yang mengemukakan ide tersebut. Arkeologi mencoba untuk memahami struktur tersembunyi yang membentuk cara kita berpikir dan berbicara tentang dunia.
Ciri-ciri dan Pendekatan Arkeologi:
– Fokus pada Struktur Wacana: Arkeologi bukanlah tentang siapa yang mengucapkan suatu ide atau kapan ide itu muncul, tetapi bagaimana suatu wacana atau sistem pengetahuan dibangun di sekitar ide tersebut. Dengan kata lain, arkeologi berfokus pada aturan dan struktur yang membentuk pengetahuan itu sendiri.
– Analisis Teks dan Praktik Sosial: Arkeologi berusaha untuk menganalisis teks-teks yang muncul dalam suatu periode atau konteks tertentu—misalnya, teks-teks hukum, teks medis, atau teks sosial—dan memahami bagaimana teks-teks ini membentuk cara kita memahami dunia. Ini bisa mencakup dokumen hukum, kebijakan sosial, atau bentuk komunikasi lainnya yang membentuk dan menciptakan pengetahuan.
– Pengetahuan sebagai Sistem: Pengetahuan tidak dilihat sebagai kumpulan fakta atau ide yang ada dalam individu-individu, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang dibentuk oleh aturan yang mendasarinya. Sistem ini mengatur cara-cara kita berpikir dan bertindak di dunia ini.
Penerapan AWD: Sebagai contoh, dalam konteks treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, metode arkeologi dapat digunakan untuk menganalisis perjanjian pajak internasional dan struktur wacana hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang memiliki perjanjian pajak. Melalui analisis arkeologi, kita dapat memahami bagaimana teks-teks perjanjian ini muncul dari sistem pemikiran tertentu yang mungkin lebih mengutamakan kepentingan negara-negara besar dan perusahaan multinasional, sementara negara-negara berkembang sering kali tidak memiliki cukup ruang untuk mempengaruhi perjanjian tersebut. Di sini, arkeologi mengungkapkan bagaimana wacana hukum ini membentuk dan memungkinkan praktik penghindaran pajak, meskipun sering kali bersembunyi di balik pembicaraan tentang “keadilan” atau “kerjasama internasional.”
2. Metode Genealogi (AWK)
Metode Genealogi adalah langkah lanjutan yang diperkenalkan oleh Foucault dalam karyanya Discipline and Punish (1975), di mana ia menganalisis asal-usul dan perkembangan institusi sosial, praktik sosial, dan norma-norma melalui perspektif hubungan kekuasaan. Genealogi berbeda dari arkeologi karena berfokus pada sejarah yang lebih dinamis dan tidak linier. Metode ini berusaha untuk mengungkap bagaimana praktik sosial tertentu muncul dan berkembang melalui kekuasaan dan bagaimana kekuasaan ini membentuk individu dan masyarakat.
Ciri-ciri dan Pendekatan Genealogi:
– Mengungkap Hubungan Kekuasaan: Genealogi berusaha untuk mengungkap hubungan kekuasaan yang tersembunyi yang membentuk praktik sosial dan norma-norma dalam masyarakat. Praktik sosial dan institusi yang tampaknya netral atau alami, seperti sistem pendidikan, hukum, atau kesehatan, sering kali sebenarnya merupakan hasil dari pertarungan kekuasaan yang lebih besar.
– Perubahan yang Tidak Linier: Genealogi tidak memandang sejarah sebagai perkembangan yang linier atau progresif, melainkan sebagai serangkaian peristiwa yang terputus-putus dan penuh dengan perubahan mendalam. Genealogi melihat sejarah sebagai suatu proses yang penuh dengan anomali dan perubahan yang tidak selalu dapat diprediksi.
– Penekanan pada Praktik Sosial: Genealogi berfokus pada bagaimana praktik sosial tertentu—seperti hukuman, pengawasan, atau bahkan penghindaran pajak—berkembang melalui pengaruh kekuasaan dan ideologi. Dalam konteks ini, kita tidak hanya melihat perjanjian pajak atau kebijakan tertentu sebagai produk dari kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol aliran uang, pengetahuan, dan kekuasaan.
Penerapan AWK: Dalam analisis treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, metode genealogi dapat membantu mengungkap bagaimana perjanjian pajak internasional, yang awalnya mungkin dimaksudkan untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan meningkatkan investasi antar negara, berfungsi sebagai instrumen untuk melanggengkan dominasi negara-negara maju dan perusahaan multinasional. Dengan menganalisis sejarah pembentukan perjanjian-perjanjian ini dan bagaimana kekuasaan negara besar dan lembaga internasional seperti OECD beroperasi, genealogi membantu kita memahami bagaimana negara-negara berkembang sering kali dikendalikan oleh negara-negara besar dalam kebijakan perpajakan global.
Metode genealogi juga dapat digunakan untuk memeriksa bagaimana wacana di sekitar penghindaran pajak berganda dan treaty shopping berfungsi untuk menormalkan praktik-praktik ini dalam masyarakat dan ekonomi internasional. Apa yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai “kekosongan hukum” atau “celah pajak” menjadi bagian dari struktur yang diterima secara luas, meskipun berpotensi merugikan negara-negara yang kurang berdaya.
Aplikasi AWD dan AWK dalam Analisis Perpajakan Internasional
1. AWD dalam Perpajakan Internasional:
– Dengan menggunakan metode AWD, kita dapat memeriksa teks-teks perjanjian pajak internasional dan melihat bagaimana aturan dan klausul-klausul yang tampaknya teknis sebenarnya menciptakan celah bagi praktik penghindaran pajak seperti treaty shopping. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana bahasa dan struktur perjanjian internasional mendukung negara-negara maju dan perusahaan besar.
– Misalnya, klausul-klausul tertentu dalam perjanjian pajak yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah, dapat dianalisis sebagai bagian dari sistem yang menguntungkan negara maju.
2. AWK dalam Perpajakan Internasional:
– Dengan menggunakan metode AWK, kita bisa menelusuri asal-usul dan sejarah pengembangan perjanjian pajak internasional dan mengungkap bagaimana hubungan kekuasaan internasional antara negara besar dan negara berkembang membentuk perjanjian ini. Genealogi membantu kita memahami bahwa perjanjian pajak bukan hanya hasil dari pertimbangan ekonomi atau politik, tetapi juga produk dari dinamika kekuasaan yang tidak setara.
– Analisis AWK juga mengungkapkan bagaimana penghindaran pajak berganda dan treaty shopping menjadi hal yang diterima secara luas dalam ekonomi global, meskipun sering kali mengorbankan negara berkembang.
Kasus Nyata: Treaty Shopping oleh Perusahaan Multinasional
Apple memanfaatkan kebijakan pajak Irlandia untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Melalui struktur yang kompleks, Apple dapat mengalihkan sebagian besar keuntungan dari penjualan produk-produk mereka di seluruh dunia ke anak perusahaan yang berbasis di Irlandia, yang memiliki tarif pajak korporasi yang lebih rendah. Apple mendirikan entitas di Irlandia dengan tujuan memanfaatkan perjanjian pajak antara Irlandia dan negara-negara lain, yang memungkinkan mereka membayar pajak sangat rendah.
Strategi yang Digunakan Apple:
– Apple Sales International (ASI) dan Apple Operations International (AOI), dua anak perusahaan Apple yang berlokasi di Irlandia, digunakan untuk menampung keuntungan yang dihasilkan dari penjualan produk Apple di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.
– Melalui struktur ini, Apple menghindari kewajiban pajak tinggi yang seharusnya dibayar di negara tempat mereka memperoleh pendapatan, seperti AS dan negara-negara Eropa lainnya. Dengan mengalihkan keuntungan ke Irlandia yang menawarkan tarif pajak rendah (sekitar 12,5%), Apple mengurangi kewajiban pajaknya secara signifikan.
– Sebagai hasil dari struktur ini, Apple hanya membayar sangat sedikit pajak—terutama berkat perjanjian pajak yang memungkinkan pendapatan tersebut dialihkan ke Irlandia dan diperlakukan dengan tarif yang lebih rendah.
Keputusan Komisi Eropa dan Dampaknya:
Pada 2016, Komisi Eropa memutuskan bahwa Apple telah menerima bantuan negara ilegal dari Irlandia karena perjanjian pajak tersebut memberikan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan bagi Apple dibandingkan perusahaan lain. Komisi Eropa memerintahkan Irlandia untuk menarik sekitar 13 miliar dalam bentuk pajak yang seharusnya diterima oleh negara tersebut, namun tidak dibayar oleh Apple.
Namun, pada 2020, Pengadilan Uni Eropa membatalkan keputusan Komisi Eropa tersebut dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut merupakan bantuan negara yang ilegal. Ini menunjukkan kompleksitas hukum terkait penghindaran pajak melalui treaty shopping dan bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah dalam sistem pajak internasional.
Penutup
Kasus Apple di Irlandia menggambarkan bagaimana perusahaan besar dapat memanfaatkan treaty shopping untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayar di negara tempat mereka beroperasi, serta bagaimana perjanjian pajak antarnegara bisa dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk keuntungan finansial mereka. Kasus ini juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum pajak internasional dan pentingnya reformasi sistem pajak global.